Kemiskinan di Tengah Pembangunan || Opini Maria Dinda Lestari

(Sumber gambar: payungi.org)

Pengantar

Salah satu persoalan yang masih saja dihadapi oleh negara Indonesia hingga saat ini ialah masalah kemiskinan. Persoalan kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Sejak awal mula kemerdekaan Indonesia, pembangunan dirancang untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Indonesia. Tujuan konkret dari pembangunan tersebut ialah mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik secara politis maupun ekonomis. Tidaklah mudah bangsa Indonesia melakukan pembangunan dengan situasi yang masih chaos. Tentunya pembangunan harus disesuaikan dengan segala situasi yang terjadi saat itu.

Seiring berjalannya waktu, Indonesia melakukan pembangunan di berbagai sektor. Hal ini dapat dilihat dalam realitas bangsa dan negara kita saat ini. Setiap wilayah berusaha membangun daerahnya masing-masing mulai dari sektor pendidikan hingga ekonomi. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur (Royat, 2015). Sebab kebahagiaan merupakan tujuan akhir hidup manusia, karena apabila sudah bahagia manusia tidak memerlukan apa-apa lagi. Kebahagiaan itulah yang baik pada dirinya sendiri. Kebahagiaan bernilai bukan demi suatu nilai lebih tinggi lainnya, melainkan demi dirinya sendiri.

Banyaknya penduduk di Indonesia menjadi modal penting bagi pelaksanaan pembangunan di setiap daerah di Indonesia. Jumlah penduduk dan sumber daya alam Indonesia sangat besar dan bisa mendukung keberhasilan pembangunan. Meskipun demikian, masyarakat Indonesia nyatanya belum merasa sejahtera. Sebab, tujuan pembangunan belum tercapai dan masih banyak kendala yang dihadapi masyarakat Indonesia. salah satu yang kita rasakan adalah kemiskinan. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya sumber daya manusia. Artinya sumber daya manusia masih berada pada level bawah atau rendah. Selain itu, keinginan kita untuk melakukan perubahan sangatlah tidak mungkin jika kapabilitas manusia masih berada pada kata buruk.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengulas persoalan tentang ketidaksesuaian antara tujuan pembangunan dengan realita yang terjadi di lapangan di Indonesia. Tujuan pembangunan seolah hanya wacana saja. Sebab maraknya perencanaan dan kegiatan pembangunan belum mampu menanggulangi kemiskinan di Negara Indonesia.

Pembahasan

Sebagai negara yang masih berkembang, Indonesia terus berusaha untuk menggapai kemajuan dan perkembangan di segala aspek kehidupan manusia Indonesia. Demi menggapai kemajuan dan perkembangan itu, Indonesia berupaya membangun segala macam hal, seperti infrastruktur, kehidupan ekonomi, stabilitas politik, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Pembangunan-pembangunan itu sudah dimulai sejak lama dan menjadi lebih gencar di era Jokowi, yakni sejak tahun 2014 sampai saat ini.

Jokowi yang pada saat itu megususng slogan “pembangunan dari desa”, berusaha membangun Indonesia dari pinggiran. Bagai oase di tengah padang gurun, gebrakan Jokowi ini disambut gembira oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia Timur dan pelbagai daerah pinggiran lainnya di Indonesia. Ada banyak masyarakat yang senang dengan ide, gagasan, dan inisiatif dari Presiden Ketujuh ini.

Namun, realita yang terjadi saat ini adalah  prioritas pembangunan Jokowi di Indonesia tidak seimbang dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Jika kita telisik lebih jauh, Jokowi lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Dia tidak menggunakan idealisme akan pembangunan yang seimbang antara pembangunan fisik dengan pembangunan mental manusia. Artinya sumber daya manusia masih berada pada level bawah atau rendah. Memang tidak dapat dimungkiri bahwa pembangunan sosial dipahami sebagai perubahan yang direncanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluruhnya.

Beberapa negara memfokuskan tujuannya untuk menghapus kemiskinan. Penghapusan kemiskinan bisa saja terjadi jika didukung oleh kemampuan dari masyarakat untuk berusaha berubah. Perubahan tidak akan terjadi jika kapabilitas manusia buruk. Maka dari itu para pejabat pemerintahan harus melakukan penanganan secara serius dan lebih perhatikan lagi serta bersifat komprehensif termasuk pembangunan masyarakat, tanggung jawab dan menjamin hak asasi manusia sepanjang arus dan dimensi kehidupan.

Menurut alif Basuki (2007) ada dua faktor penyebab kegagalan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. pertama, terdapat program-program penanggulangan kemiskinan yang selama ini cenderung pada upaya bantuan sosial untuk orang miskin. Kedua, adanya latar belakang paradigm dan pemahaman yang kurang tepat tentang kemiskinan yang mengakibatkan progma kemiskinan tidak tepat sasar. Penanggulangan kemiskinan haruslah berperspektif kepada hak. Artinya Negara harus berusaha semaksimal mungkin memenuhi hak-hak dasar rakyatnya. Meliputi hak atas pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan layak dll.

Pembangunan sosial sejatinya merujuk pada berbagai penataan sehingga masyarakat mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan dan sebagainya, yang nantinya mempengaruhi kebebasan substantif individu untuk hidup lebih baik. tentu hal ini bukan saja penting bagi kehidupan individu, melainkan juga ntuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan politik. dengan kata lain, peluang sosial mengacu kepada peluang masyarakat dalam mengakses penghidupannya, terutama kesehatan dan pendidikan.

Peningkatan mutu hajat hidup masyarakat penting untuk meningkatkan pula partisipasi masyarakat dalam aktivitas politik dan ekonomi. Dilihat dari segi ekonomi, kemiskinan merupakan suatu kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan seperti kekurangan pendidikan, kesehatan yang kurang baik serta kurangnya transportasi yang dibutuhkan oleh semua masyarakat (SMERU dalam Suharto, 2004). Sedangkan dari segi politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan.

Tak dapat dimungkiri bahwa pembangunan yang terjadi selama ini mengalami peningkatan dan membuahkan hasil positif bagi masyarakat saat ini. Namun, yang mejadi kendala dari pembangunannya ini adalah meningkatnya angka kemiskinan yang dirasakan oleh masyarakat. Menurut data sementara, jumlah penduduk miskin pada periode maret 2023 yakni  sebesar 1,14 juta orang atau meningkat sebesar 9,5 ribu orang dari Maret 2022  (rri.go.id, 18/07/2023) Hal ini tentunya menjadi keprihatinan kita bersama terkhusunya pemerintah pusat dan provinsi.

Untuk melakukan penanganan ini, hal yang harus kita perhatikan adalah paradigma pembangunan. Sejatinya paradigma pembangunan berkonsentrasi dari bawah ke atas. Artinya pembangunan dimulai dari manusia baru kemudian membangun infrastruktur. Hal ini dapat kita lihat dalam undang-undang yang telah disahkan melalui undang-undang otonomi daerah yang direvisi sebanyak dua kali, yaitu undang-undang No 22 tahun 1999  menjadi undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah serta undang-undang No 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (bunghatta.ac.id, 20/05/2005). Pembangunan dari bawah ke atas yang di maksudkan di sini ialah pembangunan kapabilitas diri manusia.

Satu hal yang perlu diketahui dan diingat oleh Negara dalam menjalankan pembangunan ialah bahwa pembangunan itu harus dilakukan dengan komprehensif dan berlandaskan pada demokrasi, yaitu pembangunan yang berasal dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pembangunan semacam ini merupakan pembangunan demokratis. Dengan begitu, kemampuan masyarakat akan meningkat, baik itu kemampuan yang berkaitan dengan kreativitas maupun produktivitas, sehingga masyarakat dapat menjadi agen pembangunan yang berkualitas pada saat ini dan di masa-masa yang akan datang.

Bukti nyata adalah bahwa kemiskinan yang terjadi bukan hanya dilihat dari segi ekonominya saja melainkan dari segi pendidikannya juga, Indonesia memiliki tingkat yang paling rendah. Minimnya pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya masyarakat Indonesia yang masih tertinggal. Jika di telisik lebih jauh, pembangunan harus berpusat pada rakyat. Artinya perlu ada konsep pembangunan manusia yang mampu menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kehidupan yang kreatif, sehat dan berumur panjang.

Penutup

Indonesia merupakan Negara yang masih dalam status Negara berkembang. Hal ini karena masih banyak persoalan atau kendala yang harus diperhatikan lagi. Tak dapat dimungkiri bahwa pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utamanya dalam beberapa tahun terakhir. Namun itu semua seperti tidak berpengaruh pada tingkat kemiskinan masyarakat. Hal yang harus diutamakan ialah pembangunan manusia. Hal ini sebagai salah satu cara agar manusia mampu berkembang dan bekerja secara baik. Dengan pembangunan manusia, segala sesuatu bisa dicapai apalagi dalam aspek kehidupan. Kesejahteraan dan kebahagiaan akan muncul ketika pembangunan manusia baik. jika hal ini terjadi maka manusia mampu mengembangkan kemampuannya untuk bekerja sehingga memiliki kehidupan yang layak dan bermakna.

Dengan adanya kegagalan pembangunan tersebut, maka dibutuhkan strategi untuk menanggulangi jumlah kemiskinan dan mampu mewujudkan cita-cita yang telah ada dan tercantum dalam Undang-undang 1945. Pemerintah diharapkan mampu merencanakan dan memeratakan pembangunan yang ada.